PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 

 

 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH

 

 NOMOR : 421.3/06146

 

 TENTANG

 

 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN (SMK) NEGERI PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROVINSI JAWA TENGAH,

 

 

 

Menimbang :   
a. Melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah  Menengah   Atas  , Sekolah  Menengah  Kejuruan,  Dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK)  Negeri  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  Pelajaran 2021;
    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021;
       
Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1950  tentang  Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);
    2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
    3. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana  telah  diubah beberapa kali  terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
    4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2005  tentang  Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4960)  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5157);
    6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
    7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
    8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
    9. Keputusan  Presiden  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Penetapan Kedaruratan Lesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
    10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Lesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
    11. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  1  Tahun  2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
    12. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  34  Tahun  2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
    13. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  19  Tahun  2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
    14. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  24  Tahun  2007 tentang  Standar  Sarana  dan  Prasarana  Untuk  Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madarasah Tsanawiyah (SMP/MTs, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
    15. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  40  Tahun  2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madarasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
    16. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Standar  Pengelolaan  Pendidikan  pada  Program  Paket  A, Paket B, dan Paket C;
    17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah;
    18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak- Kanak,   Sekolah   Dasar,   Sekolah   Menengah   Pertama,   Sekolah Menengah   Atas,   Sekolah   Menengah   Kejuruan   (Berita   Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591)
    19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
    20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
    21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah; (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 14;
    22. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
    23. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020  tentang  Pelaksanaan  Kebijakan  Pendidikan  Dalam  Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
    24. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 421.3/05196 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021.

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU   Keputusan Kepala  Dinas  Pendidikan  Dan  Kebudayaan Provinsi  Jawa Tengah  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penyelenggaraan Penerimaan  Peserta Didik  Baru (PPDB) Pada  Sekolah Menengah Atas  (SMA) Negeri  dan Sekolah   Menengah   Kejuruan  (SMK)  Negeri   Provinsi   Jawa  Tengah Tahun Pelaj aran 2020/2021.
KEDUA   Sasaran    Petunjuk    Teknis    sebagaimana    dimaksud     dalam    diktum KESATU  adalah  :
  1. Panitia  Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan;
  2. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
  3. Calon peserta  didik SMA dan SMK Negeri;
  4. Masyarakat pengguna  layanan PPDB Daring;
  5. Para Pemangku Kepentingan di Bidang  Pendidikan terkait.
KETIGA   Petunjuk  teknis  sebagaimana dimaksud  dalam  diktum  KESATU tercantum  dalam  Lampiran   yang  merupakan bagian  tidak  terpisahkan dari Keputusan  Kepala  Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ini.
KEEMPAT   Keputusan  ini  mulai   berlaku   pada   tanggal   ditetapkan,  dan  apabila terdapat  kekeliruan  di kemudian  hari akan dilakukan  perbaikan sebagaimana mestinya.
     

 

                                                                                                    Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Mei 2020
   
 

 

SALINAN  :   Keputusan ini  disampaikan kepada  :

  1. Gubemur  Jawa Tengah;
  2. Wakil Gubemur Jawa Tengah;
  3. Sekretaris  Jenderal Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
  4. Sekretaris Daerah  Provinsi  Jawa Tengah;
  5. Ketua Dewan  Pendidikan Provinsi  Jawa Tengah;
  6. Kepala Kanwil  Kemenag Provinsi  Jawa Tengah;
  7. Kepala LPMP Provinsi  Jawa Tengah;
  8. Kepala BAN-SIM  Provinsi  Jawa Tengah;
  9. Inspektur  Provinsi  Jawa Tengah;
  10. Kepala Biro Hukum  SETDA Provinsi  Jawa Tengah;
  11. Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi  Jawa Tengah;
  12. Kepala Dinas  Sosial Provinsi  Jawa Tengah;
  13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  Jawa Tengah;
  14. Kepala Dinas Pemuda  Olah Raga dan Pariwisata Jawa Tengah;
  15. Kepala Dinas KOMINFO Provinsi  Jawa Tengah;
  16. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah;
  17. Para Kepala  SMA Negeri  dan SMK Negeri  di Provinsi  Jawa Tengah.